PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. Penyerahan BKP yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP yang tergolong Mewah

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu.  Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

Dasar Pertimbangan Pengenaan PPn BM

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecuali atau tradisional
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara

Maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong Mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPn BM ).

Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;

DASAR PENGENAAN PAJAK

Yg menjadi dasar pengenaan pajak diantaranya :

1. Harga jual
2. Penggantian
3. Nilai impor
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan

Harga jual adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut  menurut Undang-Undang1984 PPN ini dan potongan pajak yang dicantum kan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh ekspotir.

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut :

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP, yang  menjadi DPP adalah pengganti.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 300 m² atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
6. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/ atau  JKP adalah Harga Jual ata penggantian setelah dikurangai laba kotor.
7. Untuk pemberian cuma – cuma BKP dan/ atau JKP adalah harga Jual atau penggantian setelah dikirangi laba kotor.
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, adalah perkiraan harga jual rata-rata.
9. Dalam hal penyerahan film cerita, adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
10. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
11. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPP-nya adalah harga pasar wajar.
12. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
13. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
14. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
15. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
16. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang sebenarnya ditagih.

TARIF

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP 0%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-randahnya 5% dan setinggi-tinggi nya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10 %, dan paling tinggi 200 %. Ketentuan mengenai tarif kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0 %. PPn BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali.

Tarif PPn BM dikelompokan menjadi 

A.     Kelompok Berupa Kendaraan Bermotor

1.        10% :

1.Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala api dengan semua kapasitas isi silinder.

2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon.

2.      20% :

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, bahan bakar nyala api dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.

2. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi, bahan bakar cetus api, sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan semua kapasitas silinder, dengan masa total tidak lebih dari 5 ton.

3.      30%    adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa :

1. Keadaan bermotor sedan atau station wargon dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

2. Kendaraan bermotor selain sedan dan atau station wagon dengan motor bakar cetus api dengan system 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

4.      40%    adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa:

1. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc.

2. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan system 2 gandar (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc – 3000 cc.

3. Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi, berupa sedan dan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc – 2500 cc.

5.      50%       adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

6.      60% :

1. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silindernya lebih dari 250 cc – 500 cc.

2. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.

7.       75% :

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang temasuk pengemudi, dengan motor cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc.

2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon sistem 1 gandar penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc.

3. Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc.

4. Trailer, semi trailer dari tipe caravan untuk perumahan atau kemah.

B.     Kelompok Selain Kendaraan Bermotor

Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar :

1. 1.        10 %
1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.
2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga dan
3. Kelompok mesin pengatur suhu udara
4. Kelompok alat  fotografi, alat sinematografi dan perlengkapannya.
2. 2.      20%
1. Kelompok alat rumah tangga
2. Kelompok hunian mewah
3. Kelompok pesawat penerima siaran televisi
4. Kelompok mesin pengatur suhu udara
3. 3.      30%
1. Kelompok kapal
2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dikelompok tarif 10%
4. 4.      40%
1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol
2. Kelompok yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan
3. Kelompok permadani yang terbuat  dari sutera
4. Kelompok barang kaca
5. Kelompok barang yang seluruh nya tau sebagian terbuat dari logam
5. 5.      50%
1. Kelompok permadani ysng terbuat dari kulit hewan
2. Kelompok pesawat udara
3. Kelompok perlengkapan olah raga selain yang disebut kan dalam kelpk 10% dan 30%
4. Kelompok senjata api
6. 6.      75%
1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut kan dalam tarif 40%
2.  Kelompok barang yang terbuat dari batu mulia
3. Kelompok pasar pesiar mewah

Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sbb :

• Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual.

Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual merupakan pembayaran pajak di muka atau disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

• Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN.

Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur.

• Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
• Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya dapat diretitusi (diminta kembali) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
• Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Contoh :

Sepanjang bulan Maret 2006, PT ABC mempunyai transaksi sbb :

• Membeli BB seharga Rp. 100.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp. 10.000.000
• Membeli B. Penolong seharga Rp. 40.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp. 4.000.000
• Menjual produknya seharga Rp. 200.000.000 (memungut PPN  sebesar Rp. 20.000.000.

Perhitungan PPn :

Jumlah pajak keluaran                                    20.000.000

Jumlah pajak masukan                                    14.000.000

PPn kurang bayar                                                               6.000.000

Jumlah PPn kurang bayar sebesar Rp. 6.000.000 ini harus disetor kan ke kas negara.

CARA MENGHITUNG PPN

CONTOH :

Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak “B” dengan Harga jual Rp. 25.000.000,PPN terutang :

10% X 25.000.000 =Rp. 2.500.000

PPN sebesar Rp 2.500.000 itu merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

CARA MENGHITUNG PPn BM

Contoh:

PKP “ABC” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinyadengan harga jual Rp 10.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang Tergolong Mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

PPN              =     10%  x Rp 10.000.000,00     =     Rp 1.000.000,00

PPn BM      =     40% x Rp 10.000.000,00     =     Rp 4.000.000,00

SAAT  TERUTANG PAJAK

1. Penyerahan BKP atau JKP
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
5. Ekspor BKP Berwujud
6. Ekspor BKP Tidak Berwujud
7. Ekspor JKP
8. Pembayaran, pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.

Secara rincinya, saat terutangnya pajak adalah sebagai berikut:

1. Terutangnya Pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat BKP tersebut diserahkan secara langsung atau kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.
2. Terutangnya Pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat  atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu.
4. Terutangnya pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata.
5. Terutanfnya pajak atas impor BKP terjadi pada saat BKP tersebut dimasukkan ke Dalam Daerah Pabean.
6. Terutangnya pajak atas Ekspor BKP, terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean.
7. Terutangnya Pajak atas Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
8. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak

TEMPAT TERUTANG PAJAK

1. Untuk Penyerahan BKP/JKP :

a. Tempat tinggal

b. Tempat kedudukan

c. Tempat kegiatan usaha

1. Untuk impor, terutanngya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui direktorat Jenderal Bea Cukai.
2. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean , di didalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
3. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, di tempat bangunan tersebut didirikan.
4. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur Pajak

Faktur  pajak adalah bukti pungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Faktur pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak,
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum Penyerahan Jasa Kena Pajak,
3. Saat penerimaaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa , jumlah Harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. Kode, nomor, seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak,
5. Nama dan tanda yang berhak menandatangani faktur pajak

Faktur pajak harus dibuat pada :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau saat penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena pajak dan/atau sebelum penyerahan sebagaian tahap pekerjaan
3. Untuk faktur pajak gabungan harus di buat paling lama pada akhir penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak,
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan tersendiri.
5. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

MEKANISME KREDIT PAJAK

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean atau pihak memanfaatkan jasak kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib di bayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang di pungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat di kreditkan tapi belum di kreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama , dapat di kredtkan pada masa pajak berikutnya palin lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sebelum di bebankan sebagai biaya dan belum di lakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu masa pajak , pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPn yang harus di setorkan oleh PKP ke kas nrgara yang Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan Masa PPN di sampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat di kreditkan lebih besar dari pada pajak keluarannnya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau di kompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh:

Di sebuah perusahaan terdapat kegiatan sebagai berikut

• Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp.100.000.000,-
• Meneyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp.60.000.000,-

Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar:

10% x Rp 100.000.000,00 =  Rp 10.000.000.,00

Pajak keluaran yang dipungut:

10% x Rp 60.000.000,00 =  Rp 6.000.000,00

PPn yang lebih masa pajak yang bersangkutan:

Rp 10.000.000,00 – Rp 6.000.000,00 =  Rp 4.000.000,00

Kelebihan tersebut dapat di kompensasikan pada masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DI SETORKAN

Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Akan tetapi tidak semua pajak masukan dapat di kreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat di kreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barag dagangan atau di sewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha di kukuhkan sebagai PKP.
5. Perolahan bKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat  (5) atau ayat  (9) UU PPN 1984 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
6. Pemanfaatn BKP Tidak Berwujud atau pemanfaat JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN 1984
7. Perolehan BKP atau JKP yang Paak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidk di laporkan dalam SPT Masa PPN, yang di temukan pada waktu di lakukan pemeriksaan.
9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum BKP berproduksi.
10. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Perolehan Jasa Kena pajak  yang atas penyerahannya di bebaskan dari pengennan pajak Pertambahan Nilai.
11. Berkenaan dengan kegiatan membangun Sendiri.

Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Pengertian Pemungut PPN menurut Undang-undang PPN 1984 adalah Bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh mentri keuangan untuk memungut dan melaporkan pajak yang terhutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan BKP dana atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintahan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. (UU PPN baru)

Sementara itu pihak penjual disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah yaitu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

PPN dan PPn BM tidak dipungut dalam Hal :

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
5. pembayaran atas rekening telepon;
6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tata Cara Pemungutan

1. Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.

1. Jumlah atau PPn BM yang dipungut
2. Dalam hal penyerahan BKP/JKP hanya terutang PPN (tidak terutang PPn BM) dan Nilai kontrak/jumlah pembayaran termasuk PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :

Jumlah pembayaran                                                                        : 11.000.000

Dasar Pengenaan Pajak (10/110 x 11.000.000)         : 10.000.000

PPN (10/110 x 11.000.000)                                        :   1.000.000

b.   Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut :

Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh : PPn BM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran / Nilai kontrak                        : 13.000.000

Dasar Pengenaan Pajak (100/130 x 13.000.000)     : 10.000.000

PPN (10/130 x 13.000.000)                                                       :   1.000.000

Jumlah PPn BM yang dipungut                                 :

Jumlah pembayaran / Nilai kontrak                                       : 13.000.000

Dasar Pengenaan Pajak (100/130 x 13.000.000)    : 10.000.000

PPnBM (20/130 x 13.000.000)                                                 :   2.000.000

c.    Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.

Contoh 1 :

Harga Jual                                                                   :   900.000

PPN (10 % x 900.000)                                             :     90.000

PPnBM (20 % x 900.000)                                     :   180.000

Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM                               : 1.170.000

Meskipun Harga Jual 900.0000 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah 1.170.000, (di atas 1.000.000), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN.

Contoh 2 :

Harga Jual                                                          :   800.000

PPN (10 % x 800.000)                                      :     80.000

PPnBM (10 % x 800.000)                                :      80.000

Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM        :    960.000

Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM berjumlah 960.000 (kurang dari 1.000.000), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan KPKN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

1. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

a.      PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.

b.      Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.

c.       Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

-       Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah

-       Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah

-       Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah

d.      SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 5 (lima) setelah PPN atau PPN dan PPnBM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :

-       Lembar ke-1 untuk PKP rekanan Pemerintah.

-       Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.

-       Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.

-       Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.

-       Lembar ke-5 untuk pertinggal Pemungut PPN.

e.      Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c oleh

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal .........................." dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.

f.        Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPn BM.

PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besarnya DPP adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Dengan demikian, tarif efektifnya adalah 40% dari jumlah biaya yang dibayarkan dan/atau dikeluarkan.

Contoh :

Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 400 m² yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan april 2010 (diluar pembelian tanah) adalah sebesar Rp 50.000.000,- PPN yang harus disetorkan adalah :

PPN      = (Rp 50.000.000,- x 40%) x 10%

= Rp 20.000.000,- x 10%

= Rp 2.000.000,-

Catatan:  Pajak masukan yang harus dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Saat dan Tempat Terhutang PPN

Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.